Djarot: Reformasi Birokrasi DKI di Jalur yang Benar
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, reformasi birokrasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berada di jalur yang benar atau on the right track. Namun, diakui Djarot, untuk dapat melakukan perubahan total sesuai amanat presiden pada HUT ke-44 Korpri tentu masih membutuhkan proses.
Sesuai amanat Presiden, berarti DKI sudah "on the right track" melakukan revolusi mental
Kelima amanat Presiden pada HUT ke-44 Korpri yakni, percepatan reformasi birokrasi baik pada area mental aparatur sampai pada area pelayanan publik. Kedua, bangun mental baru yang spesifik, bangun pola kerja dan tumbuhkan kegotong royongan. Ketiga, Korpri inovatif, kreatif dan responsif. Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pilkada serentak dan kelima, seluruh anggota Korpri harus dapat menjadi motor penggerak untuk dapat berkompetisi baik regional maupun global.
"Sesuai amanat Presiden, berarti DKI sudah "on the right track" melakukan revolusi mental. Merubah mindset untuk mereformasi atau merevolusi justru, proses layanan publik dengan menggunakan elektronik goverment," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin (30/11).
Korpri Diharapkan Lebih ProfesionalDikatakan Djarot, saat ini Pemprov DKI tengah benar-benar mengupayakan perubahan pola pikir aparatur berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan, DKI pun sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai ujung tombak pelayanan.
"Kita betul-betul berorientasi mempercepat, mempermudah pelayanan, dengan PTSP misalnya," katanya.
Namun demikian, sambung Djarot, perubahan yang dilakukan Pemprov DKI sudah cukup signifikan. Seperti saat ini, proses penganggaran yang dilakukan SKPD sudah detail dan tidak lagi dalam gelondongan dalam menyusun anggaran. Penyisiran yang dilakukan pun menurut Djarot sebagai upaya reformasi.
